Aturan yang di usulkan oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengenai pemblokiran IMEI terhadap handphone ilegal nampaknya harus tertunda, hal ini dikarenakan sejumlah Operator Selular yang akan digandeng pemerintah menyatakan masih belum siap dari segi infrastruktur.
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Bachrul Chairi, mengatakan pihaknya telah menemui sejumlah provider operator seluler terkait pembahasan regulasi yang akan diberlakukan tersebut.
“Dari pertemuan yang kami lakukan, pihak Operator mengaku masih membutuhkan waktu. Mereka masih membutuhkan investasi beberapa alat lagi, tetapi saya belum bisa memastikan waktunya.” Ujar Bachrul, Minggu (15/09/2013), seperti yang kami kutip dari halaman bisnis.com.
Pemblokiran IMEI ilegal memang telah dipersiapkan sebagai upaya regulasi dari pemerintah dalam mencegah peredaran perangkat telekomunikasi yang masuk dipasar Indonesia melalui jalur tidak sah atau biasa disebut black market.
Singkatnya dengan adanya aturan regulasi tersebut, Kementerian Perdagangan (Kemendag) beserta Kementerian Komunikasi dan Informasi melalui sejumlah operator yang digandengnya dapat membasmi handphone black market dengan cara mematikan sinyalnya jika ketahuan memiliki IMEI illegal.
Selain itu, Aturan Pemblokiran IMEI juga merupakan persiapan yang dilakukan pemerintah jika nantinya Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) terhadap smartphone memang akan diberlakukan. Bila aturan PPnBM berlaku maka bisa dipastikan smartphone yang masuk dalam daftar dikenai pajak, nantinya akan mengalami kenaikan harga dan tentu berdampak akan semakin banyaknya produk handphone ilegal.
Saat ini saja meski aturan PPnBM belum diberlakukan pada smartphone, jumlah produk black market dari perangkat telekomunikasi sudah banyak beredar, apalagi nanti jika memang dikenai pajak pastinya akan semakin membuat perangkat telekomunikasi ilegal semakin besar jumlahnya. Jadi untuk mengatasi hal tersebut maka mengkombinasikan PPnBM Smartphone dengan aturan IMEI bisa menjadi solusinya.